Genjot Pajak Selain dari Tax Amnesty, Apa Strategi Menkeu?

redaksi.co.id - Genjot Pajak Selain dari Tax Amnesty, Apa Strategi Menkeu? Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan beberapa langkah yang akan diambil pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara...

34 0

redaksi.co.id – Genjot Pajak Selain dari Tax Amnesty, Apa Strategi Menkeu?

Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro memaparkan beberapa langkah yang akan diambil pemerintah untuk menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak. Langkah tersebut khususnya melalui penerimaan dari pengampunan pajak atau tax amnesty.

“Di luar tax amnesty, kami akan lakukan ekstensifikasi,” ujar Bambang dalam rapat anggaran bersama Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 7 Juni 2016.

Bambang mengatakan, banyak pengusaha, termasuk pengusaha formal, yang tidak memiliki Nomor Pajak Wajib Pajak sehingga tidak membayar pajak. “Mungkin ada pengusaha yang ribut, tapi kita harus tegakkan keadilan,” katanya. Pemerintah, menurut Bambang, juga akan menggalakkan pemeriksaan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Selama ini, Direktorat Jenderal Pajak lebih kerap memeriksa WP Badan.

“Karena perusahaan punya buku yang bisa diperiksa sehingga lebih kentara asetnya dan mudah diperiksa,” ujarnya. Tahun lalu, Bambang mengatakan, Ditjen Pajak hanya mendapatkan penerimaan sebesar Rp 9 triliun dari 900 ribu WPOP. “Memang kelihatan kurang patuh. Mau nggak mau, kita lakukan pemeriksaan dengan serius. Kita harap penerimaan bisa naik 100 persen, Rp 18 triliun,” tuturnya.

Cara lain untuk menggenjot penerimaan pajak lainnya adalah meningkatkan pemeriksaan perusahaan penanaman modal asing (PMA). Menurut dia, perusahaan PMA yang tidak membayar pajak selama 10 tahun lebih berjumlah sekitar 500 perusahaan. “Karena itu, diperiksa saja,” kata Bambang. Pemerintah memasukkan asumsi penerimaan dari penerapan pengampunan pajak atau tax amnesty dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan 2016.

Asumsi tax amnesty itu mencapai Rp 165 triliun. Namun, beberapa anggota DPR mempertanyakan masuknya asumsi tax amnesty dalam RAPBNP 2016 itu. Anggota Komisi Keuangan DPR Melchias Marcus Mekeng mengatakan, Undang-Undang tentang Tax Amnesty belum rampung dibahas. “Kalau itu tidak terjadi, akan berbahaya bagi APBN kita. Yang lebih berbahaya kalau ekspektasi penerimaan itu tidak terjadi.”

(red/udhi/wi/nggoro/YDA)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!