Minta THR, Staf Ahli Anggota DPR Ajukan Petisi

redaksi.co.id - Minta THR, Staf Ahli Anggota DPR Ajukan Petisi Tenaga ahli dan staf anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan petisi kepada pemerintah terkait pembayaran gaji ke-13....

37 0

redaksi.co.id – Minta THR, Staf Ahli Anggota DPR Ajukan Petisi

Tenaga ahli dan staf anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengajukan petisi kepada pemerintah terkait pembayaran gaji ke-13. Petisi tersebut berisi permintaan pembayaran tunjangan hari raya (THR) dari negara melalui Sekretariat Jenderal DPR.

Petisi ini tersebar secara berantai melalui pesan WhatsApp.

Ketua Aliansi Tenaga Ahli Parlemen, Edy Ardyansyah mengatakan ketentuan honorarium ke-13 tertuang dalam Peraturan DPR RI Nomor 3 tahun 2014. Tahun ini, pagu anggaran gaji ke-13 telah tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2016.

“Kami tidak menuntut minta uang lebih, hanya saja ini sudah ada peraturannya,” katanya saat dihubungi Tempo, Jumat, 10 Juni 2016.

Rito Triumbarto, staf anggota DPR asal Fraksi Partai Golkar Tantowi Yahya, mengatakan petisi serupa pernah disampaikan kepada pemerintah periode lalu, tapi tidak juga mendapatkan kejelasan.

Meski begitu, selama ini hak THR mereka dipenuhi oleh anggota DPR.

“Kebetulan saya dapat anggota Dewan yang berikan THR pribadi,” kata Rito.

Edy menambahkan, bagi tenaga ahli atau staf DPR yang langsung melekat pada anggota Dewan, biasanya menerima THR dari anggota Dewan bersangkutan meskipun jumlahnya sedikit.

Namun staf atau tenaga ahli yang bertugas di alat kelengkapan Dewan maupun komisi tidak menerima THR. Ia mengatakan Sekretariat Jenderal DPR pernah mengajukan permohonan pembayaran THR tenaga ahli anggota Dewan kepada Menteri Keuangan, tapi ditolak karena dianggap tidak ada dasar hukumnya.

“Karena yang dipakai Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara, bukan yang Peraturan DPR,” katanya.

Pimpinan Badan Legislatif DPR Firman Soebagyo mengatakan banyak anggota Dewan mendapat keluh kesah para tenaga ahli mengenai pembayaran THR. Padahal, kata dia, masalah tersebut sudah diatur lewat Peraturan DPR.

Firman mengatakan Baleg akan menyikapi masalah ini dengan menggelar rapat bersama dengan Sekjen DPR dan Badan Urusan Rumah Tangga Dewan. “Untuk minta penjelasan dan solusi,” kata dia.

Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti Swasanani mengatakan Sekretariat Jenderal Dewan tengah memperjuangkan permohonan para tenaga ahli tersebut. “Tapi tentu harus sesuai aturan pemerintah dan lembaga terkait,” kata Winantuningtyastiti. AHMAD FAIZ

(red/usland/argarito/RM)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!