Jokowi Minta Proyek Desa Tidak Dikontrakkan

redaksi.co.id - Jokowi Minta Proyek Desa Tidak Dikontrakkan Guna mengatasi kesenjangan sosial, pemerintah telah mengalokasi anggaran Dana Desa senilaiRp 46,98 triliun untuk 2016. Anggaran tersebut naik...

19 0

redaksi.co.id – Jokowi Minta Proyek Desa Tidak Dikontrakkan

Guna mengatasi kesenjangan sosial, pemerintah telah mengalokasi anggaran Dana Desa senilaiRp 46,98 triliun untuk 2016. Anggaran tersebut naik hampir dua kali kipatjika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang senilai Rp 20,7 triliun. Presiden JokoWidodo(Jokowi) meminta agar penggunaan Dana Desa tersebut bisa benar-benar mendorongperputaran ekonomi di desa.

Presiden mengharapkan proyek di desa itu jangan dikontrakkan tetapi betul-betul swadaya, swakelola, dan merekrut pekerja dari kalangan miskin yang selama ini nganggur, sehingga perputaran ekonomi di desa itu lebih baik, kata Ketua Umum Pengurus Besar Matlaul Anwar (MA) Ahmad Sadeli Karim seusai bersama sejumlah pengurus MA diterima Presiden Jokowi, seperti dikutip dari laman Setkab.go.id, Selasa (14/6/2016).

Presiden juga menganggap bahwa masalah kemiskinan saat ini sudah rawan sehingga perlu dihadapi dengan baik. Untuk itu, Presiden meminta agar MA berpartisipasi dalam mengatasi kemiskinan di Indonesia ini.

Presiden meminta agar sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Mathlaul Anwar mengajarkan keahlian, misalnya sekolah kejuruan teknik. Sehingga masalah pengangguran yang erat dengan permasalahan kemiskinan bisa diselesaikan, ungkap Ahmad.

Dukung Pemerintah

Ketua Umum PP Mathlaul Anwar Ahmad Sadeli Karim menambahkan, dalam pertemuan itu disampaikan dukungan MA terhadap pemerintahan Presiden Jokowi hingga masa jabatan berakhir.

Kami mendukung pemerintahan Joko Widodo sampai masa jabatan beliau berakhir, dan kami konsisten bahwa tetap akan mengoreksi pemerintah kalau memang menyimpang dari konstitusi, kata Ahmad.

MathlaulAnwar, lanjutAhmadSadeli, juga mendukung upaya pemerintah dalam menghilangkan kemiskinan, dan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Terlebih saat ini sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Kita ingin pemerintah fokus terhadap bagaimana bangsa ini bisa bersaing. Dengan pendidikan yang baik sehingga kita tidak menjadi mangsa pasar pekerja dari ASEAN di luar Indonesia tetapi kita bisa bekerja sendiri dan bekerja dengan apa yang kita butuhkan, ujar Ketua Umum MA itu.

Berkaitan dengan isu komunisme, lanjut Ahmad menyampaikan kepada Presiden bahwa sebagai ormas Islam mereka sangat prihatin dengan isu komunisme. Jadi kita mohon kepada pemerintah untuk tegas menghadapi isu komunisme ini, pungkasnya.

Mathlaul Anwar merupakan organisasi masyarakat (ormas) Islam berskala nasional seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Ormas ini dididirikan tanggal 10 Juli 1916 oleh KH Mohammad Sholeh dan KH Abdurrahman, di daerah Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten.

Saat menerima PB Mathlaul Anwar itu, Presiden Jokowi didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin.

(red/udhi/wi/nggoro/YDA)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!