Pemerintah Segera Rilis Paket Kebijakan Jilid XIII, Soal Apa?

redaksi.co.id - Pemerintah Segera Rilis Paket Kebijakan Jilid XIII, Soal Apa? Pemerintah akan kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 13 dalam waktu dekat. Paket kebijakan tersebut...

11 0

redaksi.co.id – Pemerintah Segera Rilis Paket Kebijakan Jilid XIII, Soal Apa?

Pemerintah akan kembali mengeluarkan paket kebijakan ekonomi jilid 13 dalam waktu dekat. Paket kebijakan tersebut akan berfokus pada aturan soal rumah maupun insentif bisnis perdagangan online atau e-commerce.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengungkapkan, pemerintah tengah mempersiapkan beberapa kebijakan yang akan masuk dalam paket ekonomi ke-13. Untuk meluncurkannya, pemerintah membutuhkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) karena paket kebijakan ini mencakup skala besar.

Sebetulnya paket yang mau diterbitkan sudah ada, hanya saja memerlukan PP jadi agak lama untuk menyiapkannya. Sudah beberapa minggu sebenarnya masuk, karena agak besar paketnya, ucap dia di kantornya, Jakarta, seperti ditulis Jumat (17/6/2016).

Meski masih merahasiakan isi paket kebijakan jilid 13, sambung Darmin, pemerintah sedang melakukan kajian untuk kebijakan tabungan pos. Sayangnya masih ada perbedaan pendapat mengenai hal tersebut.

Masih dikaji, ada yang ingin terutama BMN supaya PT Pos Indonesia lebih fokus mengurusi kegiatannya yang dianggap belum optimal. Bahannya kita akan finalisasikan, tapi kapan dikeluarkan tergantung diskusinya sudah oke atau belum karena ada perbedaan pendapat, terang mantan Gubernur Bank Indonesia itu.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Kemenko Perekonomian, Edy Putra Irawady menambahkan, isi paket kebijakan ekonomi jilid 13 akan mendorong kemudahan masyarakat memiliki rumah dan insentif bisnis e-commerce.

Paket kebijakan ke-13 minggu depan (keluar) tentang rumah dan e-commerce karena ini bagus untuk menggerakkan perekonomian nasional. Nanti kebijakan rumah ini diatur zonasinya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sedangkan e-commerce harus lihat pembiayaan, investasi, pajaknya, dan lainnya, terang dia.

(red/andhi/urhartanto/SN)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!