Tak Lapor Bawa Rp 100 Juta Melintasi RI, Didenda Rp 300 Juta

redaksi.co.id - Tak Lapor Bawa Rp 100 Juta Melintasi RI, Didenda Rp 300 Juta Pemerintah menegaskan orang yang membawa uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya senilai...

25 0

redaksi.co.id – Tak Lapor Bawa Rp 100 Juta Melintasi RI, Didenda Rp 300 Juta

Pemerintah menegaskan orang yang membawa uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya senilai Rp 100 juta atau lebih ke dalam ataupun ke luar wilayah Indonesia wajib melaporkannya ke Bea Cukai. Jika tidak, yang bersangkutan akan dikenai sanksi administratif, ujar Kepala Sub Direktorat Komunikasi dan Publikasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Deni Surjantoro dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 Juni 2016.

“Sanksi administratif tersebut berupa denda sebesar 10 persen dari seluruh jumlah uang tunai. Dan atau instrumen pembayaran lainnya yang dia dibawa, maksimum sebesar Rp 300 juta,” ujar Deni.

Menurut Deni, sanksi administratif itu juga berlaku bagi setiap orang yang telah memberitahukan pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya tersebut ke Bea Cukai tetapi jumlahnya lebih besar dari jumlah yang diberitahukan. Sanksi administratif tersebut akan diambil langsung dari uang tunai yang dibawa dan disetorkan ke kas negara.

Menurut Undang-undang, bagi masyarakat yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah senilai Rp 100 juta atau lebih ke luar daerah pabean Indonesia, mereka wajib melampirkan izin dari Bank Indonesia. Sementara itu, bagi yang membawa uang tunai itu ke dalam daerah pabean Indonesia akan diperiksa keasliannya oleh Bea Cukai.

Deni berujar, aturan itu dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang serta menjaga dan memelihara kestabilan nilai uang rupiah. “Hal ini juga dilakukan dalam rangka pengawasan lalu lintas peredaran uang termasuk pengawasan terhadap uang palsu,” kata Deni menambahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, masyarakat yang membawa uang tunai atau instrumen pembayaran lainnya senilai Rp 100 juta atau lebih ke dalam maupun luar wilayah pabean Indonesia diwajibkan untuk melapor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Seperti yang tercantum dalam Pasal 34 dan Pasal 35 UU TPPU, terdapat mekanisme terkait pembawaan uang tunai senilai Rp 100 juta atau lebih. Hal itu berlaku baik rupiah maupun mata uang asing, atau instrumen pembayaran lainnya seperti cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, dan juga bilyet giro ke dalam maupun ke luar daerah pabean Indonesia. ANGELINA ANJAR SAWITRI

(red/ris/ahyudianto/AW)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!