Anggota Komisi A, DPRD Kota Bekasi Akan Panggil Lurah Jakasetia Terkait Pemalsuan Tandatangan & Stempel

BEKASI Redaksi.co.id Akibat kesal terhadap kelakuan nakal salah seorang Pegawai Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, yang memalsukan tandatangan dan cap stempelnya sebagai Ketua RT 05 RW 18,...

98 0

BEKASI Redaksi.co.id Akibat kesal terhadap kelakuan nakal salah seorang Pegawai Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, yang memalsukan tandatangan dan cap stempelnya sebagai Ketua RT 05 RW 18, Nuramin nekat melaporkan perbuatan tersebut ke Komisi A DPRD Kota Bekasi.

Kepada Redaksi.co.id, Nuramin, tadi sore, menjelaskan, bahwa pemalsuan tandatangan dan cap stempel dilakukan oleh Yasin.

Adapun pemalsuan tersebut, ditujukan untuk pembuatan surat pernyataan tidak sengketa atas tanah milik seorang warga Blok C, RT 003/07, Kelurahan Jakasetia bernama Yulty Herningsih. Surat pernyataan tidak sengketa itu diperlukan untuk pembuatan sertifikat tanah.

Saya kaget sewaktu petugas ukur dari BPN datang dan meminta untuk mendampingi proses pengukuran tanah milik salah seorang warga. Ketika saya melihat dokumen yang diperlihatkan petugas ukur, yaitu surat pernyataan tidak sengketa membuat saya terheran, karena saya tidak pernah merasa menandatangani berkas tersebut. Anehnya bukan hanya tandatangan, tetapi cap stempel juga ikut dipalsukan, terangnya kaget.

Selain tandatangan, ia juga menjelaskan pemalsuan yang dilakukan oleh Yasin terkait keterangan batas-batas tanah yang tertuang dalam pernyataan tidak sesuai dengan fakta yang ada. Menurutnya, perbuatan yang dilakukan Yasin telah mencederai Birokrasi Pemerintah Kota Bekasi.

Keterangan lain yang ada dalam pernyataan juga palsu, kata Nuramin.

Ia mengakui bahwa dirinya telah mengadukan persoalan tersebut ke Komisi A DPRD Kota Bekasi.

Namun, meskipun diketahui secara pasti tentang perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah seorang pegawainya, Lurah Jakasetia, Mariana tetap melindungi dan mengamini perbuatan pemalsuan tandatangan dan cap stempel.

Semua sudah selesai dalam musyawarah bersama. Keputusannya saling menyadari dan memaafkan, dan bagi pelaku hanya diberikan teguran, kata Lurah Mariana ketika dikonfirmasi.

Terpisah Anggota Komisi A DPRD Kota Bekasi, Winoto mengatakan, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pegawai Kelurahan Jakasetia sangat bertentangan komitmen Walikota Bekasi yang mencanangkan budaya pemerintahan yang bersih dan disiplin.

Selain itu, jika mengacu pada hukum pidana, maka kategori perbuatan yang dilakukan oleh Yasin masuk dalam Pasal 263 KUHP, yakni pemalsuan dengan ancaman pidana penjara selama enam tahun.

Ini sudah melanggar korp kepegawaian Pemerintah Kota Bekasi. Apalagi menyangkut pidana yang bisa berakibat pelaku di penjara hingga enam tahun lamanya. Kami akan panggil Lurah untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan perbuatan bawahannya itu, kata Winoto. (Agus S)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!