Kirim Surat ke Istana, Ahok: Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan

redaksi.co.id - Kirim Surat ke Istana, Ahok: Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan sengaja berkirim surat ke Istana Presiden...

17 0

redaksi.co.id – Kirim Surat ke Istana, Ahok: Reklamasi Tak Bisa Dibatalkan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan sengaja berkirim surat ke Istana Presiden untuk mempertanyakan keputusan dalam rapat Komite Bersama Reklamasi yang membatalkan reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta. Sebab Ahok menilai keputusan tersebut bertolak belakang dengan isi Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995, sehingga tidak bisa dibatalkan.

“Kami kirim surat ke Istana Presiden karena semua (sudah sesuai) Keppres. Nah saya tidak mungkin mambatalkan reklamasi,” kata Ahok di Balai Kota, Rabu, 13 Juli 2016. Walaupun, pihak Istana kemarin mengaku belum menerima surat tersebut.

Menurut Ahok, ia tidak bisa begitu saja mengikuti keputusan Komite Gabungan Reklamasi dengan hanya mengacu kepada pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Rizal Ramli beberapa waktu lalu. Ahok mengatakan jika pihaknya langsung saja menjalankan keputusan tersebut itu sama saja dengan melawan Keppres.

“Kalau saya hanya membatalkan dari seorang menteri, berarti saya melawan keppres dong?” kata Ahok. Sehingga, Ahok memutuskan untuk berkirim surat kepada istana melalui Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Oswar Muadzin Mungkasa. Ahok juga meminta agar Menteri Rizal juga turut berkirim surat kepada Istana Presiden terkait keputusan Komite Gabungan Reklamasi tersebut.

“Makanya saya bilang harusnya menteri kirim surat ke presiden. Mereka minta membatalkan (reklamasi)kan? Kalau sudah membatalkan biasanya mesti rapat?” kata Ahok. Surat tersebut sudah dikirim oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Istana Presiden tepat sehari setelah keputusan pembatalan secara permanen diumumkan pada 30 Juni lalu.

Isinya menjelaskan duduk perkara reklamasi pulau itu kepada Presiden Joko Widodo Komite Bersama bersepakat untuk menyimpulkan bahwa reklamasi Pulau G harus dihentikan. Keputusan itu diambil berdasarkan rekomendasi dari seluruh tim, yakni Tim Teknis dan Tim Lingkungan. Pulau G dibatalkan karena dianggap masuk dalam pelanggaran berat. Proyek Pulau G dinilai melanggar karena lokaasi di dekat pulau terdapat kabel listrik milik PT PLN (Persero)

(red/ovi/riawan/NT)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!