Soal Pulau G, Rizal Ramli ke Ahok: Berpikir Modernlah!

redaksi.co.id - Soal Pulau G, Rizal Ramli ke Ahok: Berpikir Modernlah! Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meminta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok...

27 0

redaksi.co.id – Soal Pulau G, Rizal Ramli ke Ahok: Berpikir Modernlah!

Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli meminta agar Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebaiknya tidak terus mengacu kepada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 52 Tahun 1995 sebagai dasar pembangunan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Sebabnya, menurut Rizal, beleid yang dipakai Ahok sudah kedaluarsa.

Menurut Rizal, sudah ada aturan yang lebih baru ketimbang Keppres itu. “Berpikir modernlah, jangan kuno melihat yang lama,” kata Rizal di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta Pusat, Rabu 13 Juli 2016.

Rizal Ramli menegaskan, Ahok jangan pula terkesan cengeng menghadapi keputusan Komite Gabungan soal penghentian pembangunan proyek reklamasi di Pulau G. “Jangan cengenglah jadi orang. Masa segala macam mau diadukan kepada Presiden,” ujar Rizal Ramli. Menurut Rizal Ramli, masing-masing kementerian memiliki kewenangan yang dilindungi undang-undang. Ia mencontohkan pelabuhan kewenangan pengelolaan milik Kementerian Perhubungan, wilayah laut di luar pelabuhan kewenangannya dipunyai Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebelumnya Ahok mengaku sudah menyurati Presiden Joko Widodo perihal keputusan Komite Gabungan. Ahok mempertanyakan keputusan itu, karena dia berpegangan pada Keppres nomor 52 tahun 95, dan merasa penghentian reklamasi harus dilakukan oleh Presiden. Komite Gabungan yang terdiri atas Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Provinsi DKI, memutuskan sejumlah poin penting soal reklamasi Teluk Jakarta pada Juli lalu.

Keputusan itu adalah pertama, pembangunan proyek Pulau G membahayakan objek vital strategis laut seperti lalu lintas transportasi laut dan pulau itu dibangun di atas kabel milik PT PLN. Lalu berikutnya adalah harus ada perbaikan di Pulau C, D, dan N. Pulau-pulau diketahui berdempet, atau tak memiliki jarak. Namun, Ahok berkukuh sifat keputusan pembatalan reklamasi Pulau G baru sebatas pernyataan di media.

“Ini proses hukum, kami harus ada kepastian hukum bagi investor. Kalau cuma ngomong doang di media yang membatalkan sebuah izin, ya, saya mesti lihat tertulis, dong,” kata Ahok ditemui di Balai Kota, Kamis, 14 Juli 2016. Ahok mengatakan, Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli belum menyerahkan surat keputusan penghentian reklamasi Pulau G itu kepada Istana.

“Saya kemarin ketemu Johan Budi (juru bicara Presiden) tanya, belum ada surat di meja Presiden untuk menyetop (pembangunan reklamasi).” Juga Salah Ia mengaku tak mempermasalahkan pernyataan Rizal yang menyebutnya cengeng karena melapor ke Presiden. Ahok mengatakan, alasan surat itu dikirim hanya ingin memastikan apakah Keppres reklamasi kalah oleh peraturan menteri dari tiga menteri yang mencoba menghentikannya.

“Kalau tafsiran beliau (Rizal Ramli) kan Keppres-nya kalah oleh permen yang diputuskan oleh tiga menteri. Saya mesti tanyakan kepada Presiden, apakah benar? Bukan persoalan cengeng,” tuturnya. “Bukan soal cengeng enggak cengeng, saya diem juga salah.”

(red/udianto/R)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!