YLKI Duga Ada Mafia Peredaran Vaksin Palsu

redaksi.co.id - YLKI Duga Ada Mafia Peredaran Vaksin Palsu Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menduga ada permainan mafia impor di Indonesia dengan...

23 0

redaksi.co.id – YLKI Duga Ada Mafia Peredaran Vaksin Palsu

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menduga ada permainan mafia impor di Indonesia dengan mendatangkan vaksin palsu dari luar negeri yang harganya hampir sama dengan vaksin asli.

Padahal, kata Tulus, Indonesia mempunyai perusahaan obat Biofarma yang dapat mengekspor obat ke 130 negara. Namun entah kenapa pihak rumah sakit selalu mengatakan ketersediaan obat atau vaksin kosong dan langka.

“Ini pasti ada mafia vaksinyang tidak diketahui keberadaannya selama 13 tahun peredaran vaksin palsu. Pemerintah harus segera mencari siapa mafia ini,” ungkap Tulus dalam acara diskusi ‘Darurat Farmasi: Melawan Pemalsuan Vaksin dan Obat’ di Plaza Festival Kuningan, Jakarta, Minggu (24/7/2016).

“100 persen bahan baku obat kita masih impor, industri kita ini masih jadi tukang racik obat karena bahan baku semuanya masih impor,” tambah dia.

YLKI pun meminta pemerintah untuk menghentikan impor obat karena Biofarma dirasa cukup memenuhi kebutuhan obat masyarakat. Meski menurut Tulus, obat dari Biofarma saat ini masih menimbulkan efek demam.

“Ini padahal efek biasa dari vaksin. Nah, Biofarma harus memperbaiki vaksinnya agar tidak lagi menimbulkan efek demam seperti obat yang berasal dari Impor,” tukas Tulus.

Ia juga meminta pemerintah agar memberikan sanksi efek jera kepada pelaku yang menggunakan obat dari instansi yang tidak resmi. Mengingat selama ini hanya hukuman percobaan yang diberikan sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada pelaku.

Sebelumnya, Perwakilan Dokter Indonesia Bersatu (DIB), Agung Sapta Adi, menilai peredaran vaksin palsu yang terkuak saat ini menunjukkan negara gagal melindungi masyarakatnya. Hal itu karena vaksin palsu sudah beredar selama 13 tahun.

“Peredaran vaksin palsu ini karena buruknya sistem kesehatan dan ini gagalnya negara dalam melindungi rakyatnya, begitu buruknya pengawasan terhadap obat,” jelas Agung.

(red/aini/J)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!