Serikat Pekerja Tuduh Manajemen Lion Air Sandera Pilot Lewat Kontrak Kerja Agar Tak Keluar

redaksi.co.id - Serikat Pekerja Tuduh Manajemen Lion Air Sandera Pilot Lewat Kontrak Kerja Agar Tak Keluar Ketua Serikat Pekerja - Asosiasi Pilot Lion Group (SP -...

20 0

redaksi.co.id – Serikat Pekerja Tuduh Manajemen Lion Air Sandera Pilot Lewat Kontrak Kerja Agar Tak Keluar

Ketua Serikat Pekerja – Asosiasi Pilot Lion Group (SP – APLG) Eki Adriansyah Eki menilai, manajemen Lion Air ‘menyandera’ pilot-pilot mereka agar tak pindah ke maskapai lain lewat ikatan kontrak kerja. Dia menilai, kontrak kerja tersebut dipakai sebagai alat mengeksploitasi para pilot.

Menurut SP-APLGM, kontrak kerja yang dibuat dengan para pilot bukanlah ranah perjanjian ketenagakerjaan, tapi hanya merupakan perjanjian perdata.

Dalam kontrak tersebut jelas tercantum peruasahaan Lion Air adalah pihak pemberi kerja dan pilot sebagai pekerja yang menerbangkan pesawat sehingga mendapatkan gaji dan tunjangan.

Hal tersebut mengacu pada ketentuan dalam perjanjian ketenagakerjaan yan diatur dalam UU No.13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

“Permasalahan lain dari kontrak kerja adalah ganti rugi atau penalti yang harus dibayarkan para pilot jika yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum masa kontrak berakhir,” ujar Eki di Jakarta, Senin (8/8/2016).

Penalti yang harus dibayarkan menurut Eki sangat fantastis. Yakni mulai dari kisaran Rp 500 juta hingga miliaran rupiah.

Menurut Eki, langkah tersebut diambil manajemen Lion Air agar para pilotnya tidak mengundurkan diri dari perusahaan.

“Klausul ini yang dikemudian digunakan manajemen lion air untuk menyandera dan mengekspolitasi para pilotnya,” kata Eki.

Hal inilah yang kemudian mendasari para pilot membentuk SP APLG guna mewakili kepentingan para pilot dengan perusahaan selaku stakeholder.

Tujuannya agar kebijakan dan operasional berjalan sesuai kaidah dan tata kelola perusahaan yang baik dan benar.

“Hak pekerja sering diabaikan, pilot dipaksa bekerja melebihi batasan maksimun jam terbang. Lalu, kebijakan sering berubah-ubah dan dilakukan sepihak,” kata Eki.

Hal yang cukup menggangu dalam kontrak kerja menurut Eki adalah adanya data penghasilan yang dilaporkan pihak manajemen ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Nilainya jauh lebih rendah dari faktanya,” ungkap Eki.

(red/urista/urnamasari/NP)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!