'Soal Arcandra, Perlu Interpelasi'

redaksi.co.id - 'Soal Arcandra, Perlu Interpelasi' Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyayangkan kecolongan pemerintah dalam kasus Archandra Tahar yang ternyata memiliki paspor Amerika."Kasus Archandra ini...

25 0

redaksi.co.id – 'Soal Arcandra, Perlu Interpelasi'

Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyayangkan kecolongan pemerintah dalam kasus Archandra Tahar yang ternyata memiliki paspor Amerika.

“Kasus Archandra ini menunjukkan kinerja administrasi pemerintahan Jokowi sangat buruk. Sangat disayangkan lembaga Kepresidenan bisa memuluskan orang yang secara hukum kewarganegaraan kita, yakni UU No. 12 Tahun 2006, otomatis kehilangan kewarganegaraannya apabila memiliki paspor negara lain,” kata Nasir dalam keterangannya, Selasa (16/8/2016).

Menurut Nasir, dengan mempunyai paspor ganda, maka status Archandra otomatis bukan WNI. Dengan demikian pemecatan terhadap Menteri ESDM itu juga tidak tepat. Mengingat Archandra sudah batal demi hukum ketika diangkat menjadi Menteri.

Ia mengingatkan Kementerian ESDM sangat strategis, berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah dan menjadi incaran banyak negara asing. Karena itu, terpilihnya Arcandra menjadi Menteri ESDM yang ternyata memegang paspor ganda patut untuk dicurigai.

“Saya mendorong dan mengajak rekan-rekan di DPR untuk mempergunakan hak interpelasi terhadap Presiden Jokowi,” tuturnya.

Menurutnya, Presiden Jokowi harus menjelaskan secara gamblang, kebijakannya memilih dan mengangkat Archandra menjadi Menteri ESDM. “No free lunch,” ujarnya.

Politikus PKS mengatakan interpelasi secara konstitusional sah dilakukan untuk menanyakan kebijakan strategis yang menyangkut orang banyak yang diambil Presiden. Apalagi, kementerian ESDM itu menguasai hajat hidup orang banyak.

“Jangan sampai negara ini digadaikan kepada asing, karena menterinya ternyata orang asing. Jangan sampai investasi asing masuk ke Indonesia sebagai bentuk penjajahan baru diatas bumi Indonesia. Semoga interpelasi dapat bergulir sebagai evaluasi dan checks and balances terhadap kekuasaan Presiden Jokowi,” pungkas Nasir Djamil.

(red/andhi/urhartanto/SN)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!