Anggota DPRD Rembang Nur Hasan Keberatan Dituding Makan Dana Mushala

REMBANG Redaksi.co.id Nur Hasan (43) salah satu anggota DPRD Rembang dari partai Hanura asal Kecamatan Sedan yang telah ditetapkan Kejari Rembang sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi...

31 0

REMBANG Redaksi.co.id Nur Hasan (43) salah satu anggota DPRD Rembang dari partai Hanura asal Kecamatan Sedan yang telah ditetapkan Kejari Rembang sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan mushala di Bogorejo, Kecamatan Sedan, menyatakan keberatan jika dirinya disebut makan dana bantuan mushala sebesar Rp 40 juta dari dana hibah APBD tahun 2013.

Hai itu diungkapkan Nur Hasan, lantaran dia dan keluarganya menanggung beban akibat mendengar suara dari masyarakat jika dirinya seolah-olah makan uang mushala. Padahal, menurutnya, dirinya telah membangun mushala bantuan dana hibah tersebut, bahkan, menurutnya hingga mencapai Rp 42 juta.

Kalau kemudian keputusan saya itu salah saya tidak keberatan. di penjara kejaksaan. Tapi yang membuat saya dan keluarga menjadi beban berat, saya ini seolah-olah makan duit bantuan mushala. Padahal, mushala sudah kami bangun, itu bisa dibuktikan sendiri di Desa Bogorejo, ungkapnya, saat ditemui di RSUD Rembang, baru baru ini.

Dia menjelaskan, jika pemindahan pembangunan mushala Ar Rohmah dari RT 1, RW 3 ke musala di RT 1, RW 1 desa setempat yang kemudian dianggap kejaksaan salah. Itu karena ahli waris tidak mau mushalannya diboongkar, dengan alasan akan memutus amal yang mewarisi mushala itu.

Kemudian kami alihkan ke mushala lain masih di desa setempat. Memang kami bangun baru sekitar tahun 2014 dengan nilai sampai Rp 42 jutaan. Sebab mau dilebarkan dan kebetulan untuk pelebaran mushala itu memakan tanah orang kita, akhirnya harus menunggu sampai mushala kami bangun setelah mendapat ijin yang punya tanah, katanya.

Ketua RT 1, RW 1 Desa Bogorejo, Kundori, yang ditemui membenarkan pengalihan mushala tersebut.

Dia mengaku sebelum mushala dibangun ditemui Salimun (mandor karyawan Nur Hasan yang kini masuk bui kasus tersebut).

Pak Salimun. bilang kalau mushala dari RT 1, RW3 dipindah ke sini, karena keluarga Pak Supangi pemilik wakaf di mushala Ar Rahmah tidak mau. Saya pun berembuk dengan warga. Akhirnya, warga mau hingga akhirnya dibongkar, katanya.

Dia menyebutkan mushala memang dulunya kecil kemudian seijin pemulik tanah sengaja dilebarkan sebab tempat wudlu sempit. Dan tidak memiliki penampungan air.

Terus kami dibangunkan lengkap dengan tempat wudlu dan tower di dekat posisi imam,oleh pak Nur, katanya.

Dia membenarkan jika bangunan mushala tersebut baru rampung sekitar tahun 2014, namun dia tidak mengetahui secara pasti dana bantuan itu dari alokasi dana hibah.

Saya tidak paham dana itu dari mana, setahu saya mushala itu dibangun dari pengalihan mushala Ar Rahmah yang ditawarkan Pak Salimun. Saya juga tidak tahu kalau itu bantuan tahun 2013. Sebab saya sifatnya hanya mengawasi pekerjaan saja supaya mushala bisa cepat jadi. Saya juga tidak tahu material untuk pembangunan dibeli dari mana, sebab toko material, kan banyak di sini, katanya.

Terpisah salah satu pengelola mushala Ar Rahmah, Taslimun (53) mengakui jika pernah mengajukan bantuan untuk rehab musala di DPR, tapi, saat itu lama sekali tidak turun.

Kemudian ada Pak Salimun menawarkan rehab mushala, tapi kemudian setelah kami rembukan dengan ahli waris, keluarga tidak mau mushala dibongkar, dengan alasan akan memutus amal orang tua, katanya.

Taslimun yang merupakan anak menantu dari Supangi pemilik mushala Ar Rahmah, mengaku mengamini saja keputusan keluarga itu.

Dia pun tak pernah menyangka jika akhirnya persoalan mushala itu bakal menjerat sejumlah tetangganya itu menjadi tersangka. Sebab, menurutnya setelah dia diberi kabar dari pak Salimun jika sudah dapat ganti mushala yang hendak dibangun.

Mendengar cerita Pak Salimun itu saya sudah ayem (setelah dapat ganti). Tapi setelah itu saya ditemui orang yang mengaku dari LSM, dia bertanya bertanya soal musala ya kami ceritakan setahu kami, katanya.

Sebelumnya kasus musala di Bogorejo dengan kerugian negara mencapai Rp 40 juta, telah menyeret enam orang tersangka, Salimun, Ali Maksum, M Solikul Anwar, Umi Qoyimah, dan Abdulah serta Nur Hasan. Kejaksaan ngotot melanjutkan kasus tersebut selain karena bantuan tersebut berkaitan dengan bantuan sosial keagamaan, kejaksaan juga mengindikasikan kasus tersebut akan melebar. Sebab berdasarkan proposal musala fiktif di Desa Bogorejo, terungkap bahwa usulan dana hibah itu baru dilakukan pada bulan Juni 2013 dan cair pada bulan Juli tahun yang sama.

Berdasarkan infomasi yang dihimpun, Nur Hasan yang juga seorang politisi dari partai Hanura, usai menjalani operasi di RS Telogorejo, Semarang. (Hasan)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!