Hari Ini Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Politikus PDIP Damayanti

redaksi.co.id - Hari Ini Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Politikus PDIP Damayanti Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) akan membacakan tuntutan mantan anggota Komisi...

13 0

redaksi.co.id – Hari Ini Jaksa KPK Bacakan Tuntutan Politikus PDIP Damayanti

Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) akan membacakan tuntutan mantan anggota Komisi V DPR, Damayanti Wisnu Putranti di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta hari ini, Senin (29/8/2016).

Dalam persidangan, terdakwa kasus dugaan suap proyek jalan di Maluku dan Maluku Utara pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini mengaku menyesal atas apa yang sudah dilakukannya.

Politilkus PDIP ini juga sempat meneteskan airmatanya saat teringat anaknya di rumah. Di hadapan Majelis Hakim Sumpeno, Damayanti berkeluh kesah karena terjerat dalam kasus ini.

“Anak saya empat. Paling kecil 4,5 tahun,” kata Damayanti di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Damayanti mengaku, kalau dirinya dihukum atas kasus ini, maka dia tidak bisa melihat perkembangan dan pertumbuhan putrinya itu. Apalagi, selama menjalani proses hukum ini, putrinya itu diasuh oleh Eyang Putrinya.

“Eyang putrinya sudah berusia 70 tahun. Kasihan eyang putrinya,” kata Damayanti sambil terisak.

Karena itu, Damayanti berharap, Majelis mempertimbangkan hal itu sebagai keringanan dalam memberikan vonis kepadanya nanti. Selain itu, dia juga berharap agar permonohannya menjadi justice collaborator disetujui oleh majelis hakim.

“Saya mohon pengajuan JC saya dipertimbangkan. Saya sudah konsisten dengan BAP saya. Dan saya berharap dikabulkan oleh hakim,” katanya.

Mengenai ini Ketua Majelis Hakim, Sumpeno belum bisa memastikan apakah akan menerima atau menolak usulan JC Damayanti. Dia berkaca dari Abdul Khoir yang mengajukan JC, namun diberi label oleh jaksa sebagai otak pelaku suap.

Damayanti didakwa menerima suap sebesar Rp 8,1 miliar. Uang pelicin itu diterima Damayanti dari Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir.

Uang sebanyak itu diberikan kepada mantan politikus PDIP tersebut secara terpisah dengan rincian SGD 328 ribu, Rp 1 miliar dalam bentuk dolar Amerika Serikat, dan SGD 404 ribu.

Tujuan uang itu diberikan agar Damayanti mengusahakan proyek pembangunan jalan di Provinsi Maluku dan Maluku Utara masuk ke dalam program aspirasi Komisi V DPR yang dicairkan melalui Kementerian PUPR.

Atas perbuatannya, Damayanti didakwa telah melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

(red/ahyu/etyo/armawan/WSD)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!