Ini Target Angka Kemiskinan dan Pengangguran RI di 2017

102

redaksi.co.id – Ini Target Angka Kemiskinan dan Pengangguran RI di 2017

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menyatakan, perlambatan ekonomi Indonesia akan berpengaruh pada tingkat pengangguran dan kemiskinan di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Sehingga pemerintah perlu berjuang keras mencapai target pembangunan di tahun depan.

Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro saat Rapat Kerja RAPBN 2017 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR menyebut, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di RAPBN 2017 diproyeksikan 5,3 persen-5,6 persen karena pertumbuhan ekonomi belum signifikan. Target ekonomi ditarget bertumbuh 5,3 persen di 2017.

“Sedangkan tingkat kemiskinan tahun depan diasumsikan 9,5 persen-10,5 persen. Di 2016, targetnya 10,5 persen tapi realisasinya 10,6 persen karena masalah pertumbuhan ekonomi tidak setinggi yang diharapkan, termasuk pengaruh inflasi,” kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Selasa malam (30/8/2016).

Target pembangunan lainnya, tambah Mantan Menteri Keuangan itu, adalah asumsi gini ratio yang diperkirakan ada di level 0,38. Serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diproyeksikan 75,7. “Meskipun turun 0,01 dari rasio gini 0,39 tapi ini tetap butuh perjuangan keras,” paparnya.

Lebih jauh Bambang mengatakan, untuk mencapai target tersebut, belanja di APBN 2017 harus tepat sasaran dan berkualitas sehingga memacu pertumbuhan ekonomi yang dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak.

“Ada isu tantangan pembangunan sekarang ini daya serap tenaga kerja lebih rendah, pertumbuhan ekonomi tidak tinggi seperti yang diharapkan, investasi tidak besar dan yang masuk padat modal tidak lagi padat karya sehingga kemiskinan turunnya melambat,” jelas Bambang.

Upaya pemerintah, katanya, dengan penyediaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas, mendorong aktivitas ekonomi guna menciptakan kesempatan kerja lebih luas, dan fokus menggenjot industri manufaktur yang didukung dengan perbaikan regulasi. Termasuk perluasan pelayanan dasar, penyelenggaraan perlindungan sosial yang komprehensif untuk memperbaiki efektivitas.

Program pelayanan dasar, diakui Bambang mencakup penyediaan perumahan dan fasilitas pembiayaan perumahan bagi warga miskin, akses masyarakat ke layanan pendidikan dan kesehatan di lebih dari 2.000 desa perbatasan dan 5.753 desa, energi baru terbarukan 105 unit di 46 Kabupaten tertinggal, serta lainnya.

“Kita tetap lanjutkan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), penyaluran subsidi energi, dan program lainnya,” pungkas Bambang.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada RAPBN 2017 pertumbuhan ekonomi dipatok 5,3 persen. Dia mengatakan, untuk mengurangi kemiskinan akan melanjutkan program sebelumnya antara lain penyediaan layanan publik dan penyaluran subsidi pangan yang lebih tepat sasaran.

“Akan diupayakan melalui perbaikan dan keberlanjutan program-program pengentasan kemiskinan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya seperti program penyediaan layanan publik, perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) serta penyempurnaan mekanisme penyaluran subsidi pangan agar lebih tepat sasaran,” kata dia.

Selain itu, dia mengatakan pemerintah akan menurunkan ketimpangan pendapatan dengan mendorong konektivitas dan mendorong pembangunan di daerah.

“Selanjutnya penurunan tingkat ketimpangan pendapatan akan dilakukan melalui perbaikan distribusi pendapatan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan infrastruktur konektivitas serta peran daerah atau desa dalam pembangunan,” jelas dia.

Dalam asumsi makro RAPBN 2017 inflasi dipatok 4 persen dan nilai tukar rupiah 13.300 per dolar AS. Lalu, SPN 3 bulan sebesar 5,3 persen.

Harga minyak mentah Indonesia diperkirakan US$ 45 per barel, lifting minyak 780 ribu barel per hari, dan lifting gas sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari.

“Juga telah dilakukan secara realistis dengan memperhatikan risiko baik global maupun domestik sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh fraksi di DPR RI, serta mengacu pada hasil kesepakatan pemerintah dengan DPR dalam pembicaraan pendahuluan RAPBN 2017,” tutur dia.

Sri Mulyani menjelaskan secara rinci tentang postur RAPBN 2017. Pendapatan negara diusulkan Rp 1.737,6 triliun, terdiri dari pendapatan dalam negeri Rp 1.736,3 triliun dan Hibah Rp 1,37 triliun.

Pendapatan dalam negeri Rp 1.736,3 triliun, berasal dari penerimaan perpajakan Rp 1.495,9 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 240,4 triliun.

Sementara belanja negara diproyeksikan mencapai Rp 2.070,5 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 1.310,4 triliun serta transfer daerah dan dana desa Rp 760,8 triliun.

“Sehingga kita mengalami defisit keseimbangan primer Rp 111,4 triliun. Dengan defisit anggaran Rp 332,8 triliun atau 2,41 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB),” jelas Sri Mulyani.

Defisit ini, kata dia, ditutupi dengan penerbitan surat utang negara (SUN) yang diperkirakan Rp 389 triliun, pembiayaan investasi negatif Rp 49,1 triliun, pemberian pinjaman negatif Rp 6,4 triliun, kewajiban penjaminan negatif Rp 900 miliar dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 300 miliar.

(red/ainin/adziroh/LN)

loading...

Comments

comments!