Aturan LTV Kredit Terbaru dan Dampaknya untuk KPR

redaksi.co.id - Aturan LTV Kredit Terbaru dan Dampaknya untuk KPR Pada 29 Agustus 2016, Bank Indonesia secara resmi mengumumkan tentang penyempurnaan Loan to Value (LTV) dengan...

46 0

redaksi.co.id – Aturan LTV Kredit Terbaru dan Dampaknya untuk KPR

Pada 29 Agustus 2016, Bank Indonesia secara resmi mengumumkan tentang penyempurnaan Loan to Value (LTV) dengan maksud untuk memberikan kelonggaran pinjaman di sektor properti. Dalam dunia , LTV merupakan dasar atau metode yang digunakan untuk menentukan seberapa besar pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur. Sejauh ini kebijakan LTV punya andil besar terhadap pertumbuhan kredit dan kualitas kredit yang diberikan kepada nasabah.

Pada periode sebelumnya, untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), diberlakukan ketentuan untuk rumah pertama (70%), kedua (60%), dan ketiga (50%). Artinya, pemberian kredit untuk rumah pertama maksimalnya 70% dari harga rumah sehingga nasabah harus menyiapkan uang muka atau Down Payment (DP) minimal 30%. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk kredit kedua, ketiga dan seterusnya. Besarnya uang muka yang harus disiapkan inilah yang selama ini membuat penyaluran kredit kurang maksimal.

Kebijakan LTVBaru untuk Mendukung Pertumbuhan Kredit viachoolofestate.com

Kebijakan LTV yang saat ini dijalankan sebenarnya merupakan salah satu wujud dari kebijakan makroprudensial Pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Penerapan LTV yang baru ini adalah respons terhadap keluhan masyarakat terkait besarnya uang muka yang harus disiapkan sekaligus lesunya penyaluran kredit terhadap masyarakat. Ditambah lagi harga rumah yang semakin mahal dan susah dijangkau masyarakat.

Ada pihak yang berpendapat bahwa kebijakan tersebut malah akan melindungi konsumen dari penerapan KPR yang tidak terkontrol, khususnya terhadap spekulan perumahan. Yang pada akhirnya akan menjadikan harga properti akan semakin mahal.

Perlu diingat sebelum kebijakan tersebut diberlakukan, pada tahun-tahun sebelumnya uang muka untuk KPR di bank konvensional hanya 5%. Dengan kebijakan 30% tersebut, masyarakat banyak yang mengeluhkan sehingga sangat sulit untuk memiliki rumah pertama mereka.

Pada 18 Juni 2015, (BI) mengeluarkan kebijakan LTV melalui Peraturan BI No. 17/10/PBI/2015 untuk bank konvensional dan Financing to Value (FTV) sebagai kelonggaran untuk perbankan syariah. Aturan tersebut ditujukan untuk pembiayaan properti dan pembiayaan/kredit kendaraan bermotor. Dampaknya, sektor perekonomian di bidang properti naik pada angka yang sangat signifikan. Pada 2015, uang muka/DP untuk kepemilikan rumah dipangkas hingga 10% dari tahun sebelumnya.

Sebelum kita membahas tentang kebijakan LTV terbaru tahun ini, terlebih dahulu marilah kita simak bagaimana kebijakan LTV pada tahun lalu. Apakah kebijakan tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menarik minat masyarakat untuk mengambil pinjaman KPR ataupun sebaliknya.

Dari data Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia,pada 2015, BI telah membuat kelonggaran LTV. Akan tetapi, dampaknya justru terjadi penurunan. Salah satu faktor penyebabnya adalah kredit tidak meningkat pesat karena memang secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi di Indonesia sedang melemah.

Kita semua bisa menyaksikan bahwa pada kuartal I Tahun 2016, pertumbuhan kredit di sektor properti memang melambat. Padahal, pada periode yang sama di tahun 2015, dengan notabene masih menggunakan kebijakan LTV yang lama (30%), pertumbuhan KPR cukup bagus. Hal ini mengindikasikan bahwa kebijakan untuk melonggarkan LTV belum mampu mendorong perkembangan pembangunan di sektor properti, khususnya perumahan.

Cermat Mengambil KPR dengan Menimbang LTV viamarketeers.com

Kebijakan kelonggaran LTV baru telah diumumkan dan ini merupakan peluang emas bagi para pengusaha dan bank-bank, terutama pengusaha yang bergerak di sektor properti. Sektor , konstruksi, dan real estate memang menjadi salah satu fokus kelonggaran LTV tersebut. Hal ini cukup masuk akal karena tiga sektor tersebut merupakan sektor kredit yang paling menjanjikan serta memiliki risiko kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) yang cukup rendah.

Kalau kita melihat dari perkembangan di ketiga sektor tersebut pada kuartal I Tahun 2016 (meskipun pertumbuhannya tidak sepesat di kuartal yang sama pada tahun 2015), hasilnya masih sangat menjanjikan. Sektor properti memiliki peluang yang sangat bagus dalam mendongkrak kebutuhan konsumsi rumah tangga yang pada ujungnya akan memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang lebih baik.

Aturan yang tertuang pada Peraturan BI No. 18/16/PBI/2016 yang secara resmi diterbitkan pada 29 Agustus 2016 menyatakan bahwa uang muka untuk KPR di bank konvensional hanya 15%. Sementara di bank syariah sekitar 10%. Beberapa poin penting terkait kebijakan LTV yang baru ini sebagai berikut.

Namun, pelonggaran LTV ini juga memiliki pengecualian untuk kredit dan pembiayaan instansi Pemerintah, baik pusat maupun daerah. Jadi, kredit untuk pembiayaan keperluan Pemerintah tidak dikenakan kelonggaran LTV tersebut. Dalam pelaksanaannya, bank yang mendapat kelonggaran LTV juga diimbau untuk menggunakan kebijakan/aturan tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

Dari kebijakan kelonggaran LTV tersebut, ada target yang ingin dicapai, yaitu tentang adanya peningkatan yang signifikan terhadap pertumbuhan KPR yang secara hitung-hitungan akan naik pada angka 3,7% sejak kebijakan tersebut diberlakukan. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan juga faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan kredit, seperti program pengampunan pajak, suku bunga bank, dan daya beli masyarakat.

Kelonggaran LTV tidak bisa sembarangan digunakan oleh bank-bank yang tidak memenuhi syarat. Bank yang bisa menerapkan kelonggaran/relaksasi LTV tersebut adalah bank yang memiliki net rasio kredit bermasalah (NPL) di bawah 5% dan secara keseluruhan juga harus memenuhi syarat NPL dan NPF total (gross) di bawah 5%. Jika bank tersebut tidak memenuhi persyaratan dengan jumlah NPF dan NPL yang ditetapkan, maka tetap diberlakukan aturan yang lama.

Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sendiri menyatakan bahwa kelonggaran LTV tersebut akan sangat menguntungkan bagi pengusaha properti yang secara langsung akan meningkatkan pertumbuhan kredit properti. Diterapkannya pelonggaran LTV ini secara berturut-turut mulai dari tahun 2015 membuat penyaluran kredit KPR Bank Rakyat Indonesia (BRI) meningkat hingga 7%. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa gairah masyarakat untuk mengajukan KPR mulai meningkat.

Pemberlakuan kebijakan dan aturan baru terkait LTV oleh Bank Indonesia tersebut diharapkan bisa berdampak bagus bagi peningkatan penyaluran KPR oleh bank-bank syariah ataupun bank konvensional. Jika meningkatnya daya beli masyarakat terhadap produk KPR ini terjadi, maka akan sangat memengaruhi perekonomian di Indonesia. Kedepan, rencananya BI akan membuat kebijakan baru terkait dengan kredit kendaraan bermotor yang sampai sekarang masih dievaluasi oleh OJK. Dengan mencermati kebijakan yang ada, khususnya yang berhubungan dengan finansial, dapat diketahui kapan momen terbaik dalam mengambil kredit, terutama KPR.

(red/iti/mi/anik/SUH)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!