Dirjen Pajak Minta Maaf ke DPR Soal OTT oleh KPK

redaksi.co.id - Dirjen Pajak Minta Maaf ke DPR Soal OTT oleh KPK Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugesteadi menyampaikan permohonan maaf terkait penetapan salah satu...

44 0

redaksi.co.id – Dirjen Pajak Minta Maaf ke DPR Soal OTT oleh KPK

Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugesteadi menyampaikan permohonan maaf terkait penetapan salah satu pegawai Ditjen Pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pegawan itu adalah Handang Soekarno yang tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada pekan lalu.”Pertama-tama saya mohon maaf atas kejadian OTT yang dilakukan oleh KPK,” tutur Ken Dwijugesteadi dalam rapat yang diselenggarakan bersama Komisi Keuangan di ruang rapat Komisi Keuangan, Komplek Parlemen Senayan, Senin, 28 November 2016.Ken kemudian menjelaskan tentang kronologi tertangkapnya Handang. Awalnya Handang ditangkap dengan bukti OTT sebesar Rp 1,9 miliar pada 21 November 2016. Satu hari setelahnya, penyidik KPK melakukan penggeledahan di tempat kerja Handang yang berada di Gedung Direktorat Jenderal Pajak lantai 12, diikuti dengan penyitaan dokumen di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 26. Lalu hari ini, kata Ken, pegawai KPP 26 sedang dimintai keterangan KPK. Tanggal 1 Desember nanti mereka juga akan dimintai keterangan,” tuturnya.Atas penangkapan OTT itu, Handang ditetapkan sebagai tersangka pada 22 November 2016. Baru pada 24 November 2016 Ditjen Pajak mengeluarkan pemberhentian sementara terhadap Handang.Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga ikut dalam rapat tersebut juga menyampaikan permohonan maafnya, karena momen OTT itu bertepatan dengan komitmen pemerintah dalam menggalakkan program pengampunan pajak atau tax amnesty.”Tentu dengan adanya kejadian ini membuat kita untuk melakukan reformasi dan memperbaiki lagi, sehingga kita lebih bisa memberikan tanggung jawab kepada masyarakat,” kata Sri Mulyani.Handang Soekarno sebelumnya merupakan Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Ia ditangkap KPK setelah menerima uang suap sebanyak US$ 148.500 atau senilai Rp 1,9 miliar. Uang itu ia terima dari pengusaha bernama Rajesh Rajamohanan Nair (RRN) yang menjabat sebagai Country Director PT EK Prima (PT EKP) Ekspor Indonesia. Duit tersebut diduga sebagai sogokan atas sejumlah permasalahan pajak yang dihadapi PT EKP, seperti surat tagihan pajak (STP) yang memiliki nilai sekitar Rp 78 miliar. Kini keduanya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. DESTRIANITA

(red/ijayanto/W)

In this article

Komentar


Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!