Nasional

Jubir KPK: Pihak-pihak Lain Jangan ada yang Melemahkan KPK

redaksi.co.id – Jubir KPK: Pihak-pihak Lain Jangan ada yang Melemahkan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara soal usulan dari Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah yang ingin membuat hak angket terkait kasus dugaan korupsi proyek e-KTP yang melibatkan puluhan nama anggota DPR.

“KPK sejauh ini sudah bekerja sesuai kewenangan. Dalam kasus e-KTP, KPK sudah melakukan penyelidikan, penyidikan hingga penuntutan dan kini masuk persidangan, itu kewenangan KPK,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, Senin (13/3/2017) di KPK, Kuningan, Jakarta Selatan.

Febri melanjutkan menyoal usulan hak angket, dia meminta pihak manapun jangan ada yang melemahkan kewenangan KPK terlebih lagi mengganggu proses hukum yang tengah dijalani KPK.

“Semua pihak harus menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Kami minta pihak-pihak lain jangan ada yang melemahkan KPK,” ujarnya.

Sebelumnya, Fahri Hamzah mengaku resah dengan kasus korupsi e-KTP yang menyeret sejumlah nama politisi di parlemen.

Dalam surat dakwaan yang dibacakan di sidang perdana e-KTP, Kamis (9/3/2017) lalu, paling tidak ada 26 anggota DPR periode 2009-2014 yang namanya disebut.

Sebagian dari mereka kembali terpilih dan menjadi anggota DPR periode 2014-2019.

Fahri menduga ada ketidakberesan dalam proses pengusutan korupsi e-KTP.

Menurutnya apa yang dilakukan KPK sama seperti saat penanganan kasus korupsi dagang sapi yang menimpa mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq.

Saat itu banyak politisi yang namanya disebut, namun hanya Luthfi yang divonis.

Sementara nama-nama politisi sudah beredar luas dan terlanjur rusak.

Fahri selanjutnya mengajak anggota DPR untuk menggunakan hak angket, demi menyelidiki secara menyeluruh masalah yang terjadi.

Fahri menjami hak angket tidak akan mengintervensi proses penyidikan di KPK.

(red/ochman/rief/RA)

Related Articles

Back to top button
Close
Close