Politik

Gubernur Jatim Tolak Perampingan Dinas

Surabaya – redaksi.co.id, Keinginan Pemerintah pusat untuk efisiensi SKPD atau satuan kerja perangkat daerah tampaknya tidak sesuai dengan kondisi daerah, bahkan gubernur Jatim, Soekarwo menolak perampingan dinas. Hal ini ikarenakan beban pekerjanya berbeda dan terlalu banyak, sehingga tidak bisa dilakukan pengabungan dinas.

“Pemerintah pusat menginginkan adanya efisiensi dengan melakukan penggabungan sejumlah Dinas, tapi penggabungan itu tidak bisa asal dilakukan, dikarenakan setiap daerah itu struktur maupun kondisinya berbeda”, ujar Politisi yang kerap dipanggil pakde Karwo ini.

Sebelumnya pemerintah pusat menginstruksikan perampingan dinas untuk efisiensi, sesuai undang-undang 23 tahun 2014 tentang penggabungan beberapa urusan dalam satu dinas ditetapkan dengan prinsip memiliki kesamaan atau kesesuaian fungsi.

Seperti dinas perkebunan yang diminta untuk digabungkan dengan dinas pertanian, dan beberapa dinas lainnya. Tapi perampingan itu langsung mendapat respon keras gubernur Jatim, Soekarwo, setelah mengikuti rapat paripurna di DPRD Jatim.

Pakde Karwo menyampaikan, “Dinas perkebunan itu pekerjaannya sangat banyak dan berbeda dengan dinas pertanian, sehingga tidak bisa dijadikan satu, apalagi Jatim masuk daerah swasembada. jika dinas perkebunan dan pertanian digabung imbasnya sangat fatal, berbagai Program jatim akan tidak tertangani dengan benar dan tidak bisa fokus, akibatnya akan banyak Program jatim yang gagal, begitu juga Program swasembada pangan bisa tidak terwujud”.

Pakde Karwo juga menegaskan yang terpenting itu harusnya bukan efisiensi, tapi efektivitas kerja, efisien itu belum tentu efektif sehingga perampingan dinas belum tentunya bisa mengefektifkan kinerja.

Tidak hanya gubernur Jatim, komisi A DPRD Jatim juga meminta para kepala dinas tidak khawatir dengan adanya perampingan dinas.

Miftahul ulum, wakil ketua komisi A DPRD Jatim, menyampaikan, jangan sampai keinginan pemerintah pusat untuk efisiensi mempengaruhi kinerja kepala dinas. “Yang pasti komisi A juga realistis, setiap daerah berbeda, tidak bisa perampingan asal diterapkan dan komisi A akan mengawal ini sampai ke Pemerintah pusat, apalagi terkait tidak bisanya beberapa dinas digabung”, jelas Miftahul Ulum.(fer)

Related Articles

Back to top button
Close
Close